WahanaNews-Serambi | Menanggapi Aksi mahasiswa Sada kata yang berlanjut hari ini di depan kantor Gubernur Aceh, bahkan sudah kedua kali ini mahasiswa turun kejalan dan begitu juga ratusan orang masyarakat kota Subulussalam pada Minggu yang lalu sudah melakukan demo di depan kantor Walikota, Kantor DPMK, dan juga didepan kantor DPR Kota Subulussalam.
Ketua Ormas Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI) DPC Kota Subulussalam, Ahmad Rambe sangat menyayangkan kinerja Pemerintahan Kota Subulussalam Baik Pihak Legislatif dan juga Eksekutif kota Subulussalam yang kami anggap kurang bijaksana dan tanggap untuk menyikapi persoalan ditengah-tengah masyarakat, sehingga persoalan yang ada hingga melebar sampai ke berbagai wilayah Nusantara, sehingga menyita perhatian publik.
Baca Juga:
Ormas Laki Minta Pj Wali Kota Audit Aset Pemko Melalui BPKAD
Ahmad Rambe, selaku ketua Ormas LAKI yang bekerja sebagai fungsi kontrol kebijakan aparat pemerintah sangat lah menyayangkan kejadian ini, bahkan merasa malu disaat mendapat pertanyaan dari pihak rekan satu profesi, yang berada dari luar daerah, tentang persoalan yang dialami masyarakat Sada kata saat ini, dan sangat Viral baik melalui media maupun Youtube.
Untuk itu kami sangat mengharapkan kepada kedua instansi tertinggi di daerah ini untuk dapat mengambil kebijakan dan keputusan secara Profesional dan tanpa mengedepan kan kepentingan Pribadi atau kelompok, sehingga masyarakat bisa mendapat kan keadilan sesungguhnya, selaku masyarakat yang memiliki pemerintah yang bijaksana.
Apalagi baru-baru ini saat acara paripurna DPRK salah satu Fraksi ada yang menyoroti tentang kinerja daripada Para ASN, sehingga akan membatalkan pembayaran TPP para ASN, dimana TPP itu merupakan hak daripada ASN, dan perlu kita ingat bahwa TPP bukan hanya pemkot Subulussalam yang melakukan namun semua daerah berkewajiban membayar TPP sesuai dengan keadaan keuangan daerah masing-masing.
Baca Juga:
Ketua Ormas Laki Serahkan Alat Bukti Terkait Penyalahgunaan Dana KONI 2022
Masalah kinerja ASN, "menurut kami tidak ada yang perlu saling menyalah kan antara eksekutif dan legislatif, bahkan nanti akan membuka Aib sendiri, salah satu contoh Sejarah, ruangan ketua DPRK Subulussalam yang pernah di palang dengan alasan akibat ketua DPRK jarang masuk Kantor," tutup Rambe.[zbr]
