Serambi.WahanaNews.co, Subulussalam - Mendampingi warga dari beberapa desa untuk menyerahkan laporan penolakan sistem pemilihan BPK pada tanggal 11 Mei 2024.
Dalam laporan tersebut, warga Desa Bunga Tanjung Kecamatan Sultan Daulat dan warga Desa Danau Teras Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam melaporkan tentang kecurangan pelaksanaan pemilihan Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) kepada Pj Walikota Subulussalam.
Baca Juga:
Ormas Laki Minta Pj Wali Kota Audit Aset Pemko Melalui BPKAD
Ketua Ormas LAKI DPC Kota Subulussalam, Ahmad Rambe, didampingi beberapa pengurus Ormas LAKI dari Kecamatan Runding dan pengurus Ormas LAKI Kecamatan Sultan Daulat, menyerahkan laporan masyarakat tersebut langsung kepada Pj Walikota Subulussalam di ruang kerjanya di pendopo Walikota Subulussalam, Senin (20/5/2024), beberapa hari yang lalu.
Dalam laporan masyarakat yang mewakili peserta pemilihan Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) dari dua desa tersebut, disampaikan langsung kepada Pj Walikota terkait rangkaian tahapan yang harus dilakukan panitia pelaksana pemilihan (BPK) tahun 2024 yang dianggap tidak sesuai dengan Perwal Walikota tentang pemilihan BPK, dan dianggap sudah menyalahi aturan yang dibuat walikota sebelumnya, jelas Rambe kepada media ini Senin 27/04/2024.
Bahkan ada panitia pemilihan BPK salah satu desa yang mengutip dana kepada peserta calon BPK sebesar Rp 300.000 per orang kandidat, padahal anggaran yang disediakan oleh kepala desa untuk pelaksanaan pemilihan tersebut sudah dianggarkan dari Dana Desa masing-masing.
Baca Juga:
Ketua Ormas Laki Serahkan Alat Bukti Terkait Penyalahgunaan Dana KONI 2022
Sesuai keterangan yang disampaikan peserta calon BPK tersebut kepada Pj Walikota, bahwa panitia penyelenggara tidak melakukan tahapan.
Padahal Pasal 2 ayat ke-4 mengatakan: Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon anggota BPK dalam jangka 6 bulan sebelum masa jabatan keanggotaan BPK berakhir.
Selain itu, panitia pemilihan juga dianggap tidak transparan kepada peserta calon BPK tentang keikutsertaan para tokoh yang disertakan menjadi pemilih calon BPK tersebut, sehingga menimbulkan kontroversi di antara sesama tokoh masyarakat, bahkan ada beberapa tokoh yang diabaikan dalam hal pemilihan calon BPK tersebut.
