Dalam hal ini, kami sebagai masyarakat merasa sangat terzalimi dan kami meminta kepada Pj Walikota untuk segera memerintahkan dinas terkait untuk membatalkan dan menunda pelantikan hasil pemilihan BPK tersebut, serta melakukan pemilihan ulang di desa yang dianggap bermasalah.
Namun, perlu kami sampaikan bahwa pelaksanaan pemilihan BPK di hampir setiap desa bermasalah, dan saat ini baru kami yang menyampaikan laporan. Kemungkinan besar akan banyak lagi warga yang menyampaikan laporan tersebut kepada bapak Pj Walikota nanti, pungkas Sanita sebagai pelapor dari Desa Bunga Tanjung.
Baca Juga:
Ormas Laki Minta Pj Wali Kota Audit Aset Pemko Melalui BPKAD
Sanita juga menyampaikan rasa kekecewaannya kepada Pj Walikota terkait pelaksanaan pemilihan BPK yang sangat menuai kontroversi di kalangan para tokoh di kampung. Jika Bapak Pj Walikota tetap melantik BPK yang terpilih saat ini, kami akan melakukan aksi turun ke jalan, pungkas Sanita di hadapan Pj Walikota, karena dianggap hasil pemilihan itu sangat bertentangan dengan Perwal yang dikeluarkan oleh walikota sebelumnya.
Sanita juga meminta kepada Pj Walikota untuk mengevaluasi Pj Kepala Desa Bunga Tanjung, karena dianggap menciptakan potensi kekisruhan di tengah masyarakat, ujar Sanita.
Hal yang sama juga disampaikan oleh Salman, warga Desa Danau Teras Kecamatan Simpang Kiri, sebagai peserta calon BPK Desa Danau Teras, yang merasa sangat kecewa atas perlakuan dari para panitia pemilihan BPK Desa Danau Teras.
Baca Juga:
Ketua Ormas Laki Serahkan Alat Bukti Terkait Penyalahgunaan Dana KONI 2022
Selain itu, Ketua Ormas LAKI Ahmad Rambe meminta kepada pemerintah agar membatalkan pelantikan BPK, dan apabila pemerintah tetap melakukan pelantikan, maka jangan salahkan jika masyarakat turun ke jalan, ujar Rambe.
[Redaktur: Amanda Zubehor]